oleh

Menuntut Pembayaran Lahan Secara Transparan,Puluhan Masyarakat Tampa Padang Gelar Unjuk Rasa

MAMUJU,– Puluhan masyarakat tampa padang bersama sejumlah Mahasiswa yang tergabung dalam aliansi Masyarakat Tampa padang dan GMNI menggugat, kembali melakukan aksi unjuk rasa di depan kantor DPRD Provinsi Sulawesi Barat, di jalan abdul malik pattana ending, mamuju. Pada selasa, (10/09).

Massa yang mengawali aksi nya di Alun-alun Ahmad kirang kota mamuju, berjalan menuju kantor DPRD SulBar, massa menuntut adanya pembayaran pembebasan lahan Bandar udara tampa padang secara transparan dan ganti rugi sesuai dengan NJOP yang di tetapkan pada tahun 2018 kemarin.

Dalam orasinya, Koordinator Lapangan (KORLAP), Baharuddin menuntut pemebebasan lahan kepada 50 kepala keluarga di lakukan dengan Transparan dan dengan asas ganti rugi sesuai dengan nilai jual objek tanah yang berlaku. Dia juga meminta DPRD Untuk melakukan mediasi kepada masyarakat terkait penganggaran yang tak kunjung terealisasi.

“Kami meminta transparansi seluruh aparatur pemerintahan provinsi Sulawesi barat dalam melakukan pembayaran tanah masyarakat, pasalnya ada beberapa masyarakat yang sampai hari ini tak kunjung di bayarkan padahal sesuai kesepakatan, prioritas pembebasan lahan itu sepanjang 170 meter area bandara ” sebut aktivis yang akrab di sapa bung bayu itu.

Sementara, warga yang juga pemilik lahan, Abdullah mengaku pembayaran lahan dan rumah miliknya tidak sesuai dengan harga yang iya harapkan, iya mencontohkan kandang kambing di sekitaran daerah pembebasan tersebut senilai dengan ganti rugi rumah dan lahan miliknya sebesar 73 juta rupiah.

”Rumah saya yang berdempetan dengan pagar bandara dan dekat dengan landasan dan sirine telah membuat saya hamper tuli pak, bahkan anak saya telah saya ungsikan ke sidrap (SULSEL) agar dia tidak menderita gangguan psikologis, saya memperytanyakan keseriusan pemerintah dalam pembebasan lahan tersebut pak, takutnya kami masyarakat ada gesekan karna kecemburuan sosial dengan yang telah di bayarkan laharnya.” Ucap warga yang mengaku telah beberapa kali mendatangi Pmprov sulbar tersebut

Ketua komisi satu DPRD Sulbar, Ir Yahuda yang menerimah aspira masyarkat tampa padang tersebut mengaku telah terlibat langsung dalam pengukuran lahan tersebut, iya menyebut ada empat sona prioritas yang saat ini sedang di godok untuk di lakukan pembayaran lahan tersebut, zona prioritas yang di maksud adalah Ring merah 170 meter dari area bandara tampa padang.

“Tahun kemarin saya terlibat langsung dalam pengukuran tersebut, sehingga kita sepakati bahwa seluruh lahan yang 170 meter dari area bandara merupakan zona prioritas yang akan di bayarkan dalam penganggaran bertahap.” Jelasnya

Yahuda juga mengatakan sesuai perhitungan dari pengukuran tersebut yang di lakakukan telah di hitung estimasi anggaran sebesar 73 hingga 80 milliar rupiah sehingga menurutnya dengan anggaran tersebut APBD Sulawesi barat belum mampu menalangi seluruh pembayaran ganti rugi tersebut, sehingga akan dilakukan bertahap, dia menegaskan bahwa dalam 14 hari batas kerjanya sebagai anggota DPRD Sulbar akan memperjuangkan asoirasi masyarakat tersebut.

“Saya berjanji akan membahas ini bersama dengan biro Tapem dan akan membuat berita acara sehingga masyarakat yang belum mendapat ganti rugi akan kami bahas dala anggaran pokok 2020, saya menjami walaupun periode saya telah habis tapi kebijakan saya akan terus berjalan.” Lanjutnya.

Sementara itu kepala Biro pemerintahan, Wahap mengakui keluhan masyarakat tersebut sebagai kelemahan di karenakan sebagaian ganti rugi lahan hanya di panjarkan di sebabkan oleh anggaran pemerintah secara financial tidak mengakomodir untuk seluruhnya.

“Memang benar jika pembayaran di lakukan dengan setengah, itu di lakukan karena anggaran tidak mencukupi dengan harapan kami bahwa jika di bayarkan setengah maka masyarakat yang di bayarkan lahannya bisa lebih banyak, kami tidak ingin jika hanya satu atau dua orang yang di bayarkan, kami juga tidak berani untuk merubah angka yang telah di tetapkan appraisal, sehingga kami meminta nota keberatan masyarakat untuk kamijadikan rujukan peninjaukan kembali terhadap NJOP.” Tutupnya

Massa kemudian membubarkan diri secara tertib,dengan membawah beberapa point kesepakatan diantara, prioritas pembayaran akan di lakukan di tahun 2020, NJOP tanah akan di tinjau kembali dengan satu dasar yaitu nota kebertan yang dilampirkan dalam surat nota keberatan oleh masyarakat, dan sejumlah KK yang menjadi prioritas pembebasan lahan.(*)

Editor:Muh.Rizaldy Andi Djemmang

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed